Resume PAJAK : Rekonsiliasi Fiskal

2010-04-07T17:59:00.013+07:00

SEKAPUR SIRIH

Website ResumePAJAK ini merupakan salah satu masterpiece saya yang sangat saya banggakan karena saya sudah berusaha keras untuk mengisi posting demi posting hingga selengkap-lengkapnya. Namun sebagaimana pepatah tidak ada gading yang tak retak maka website ResumePAJAK ini memang masih jauh dari kesempurnaan, karena pemilik kesempurnaan hanyalah Allah SWT semata. Dengan pengalaman menjadi akademisi dan praktisi perpajakan maka saya sengaja menyusun website dengan konsep yang simpel dan seherdana karena jangkauan pembaca saya adalah masyarakat luas. Bagi saya yang penting semua dapat memahami dan tidak menjadi stress kalau sudah menyangkut pajak. Saya yakin bahwa kita menjadi bangga setelah membaca website ini. Saran dan masukan tetap saya tunggu dari para pembaca semuanya.

RESUME PAJAK

PAJAK PENGHASILAN :

01. Biaya Jabatan
02. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
03. Kaitan PPh Masa dengan PPh Orang Pribadi
04. Kaitan PPh Masa dengan PPh Tahunan
05. Cara Pembayaran Pajak
06. Batasan PPh Masa
07. PPh pasal 17 disertai contoh soal
08. PPh pasal 21 disertai contoh soal
09. PPh pasal 22 disertai contoh soal
10. PPh pasal 23 disertai contoh soal
11. PPh pasal 24 disertai contoh soal
12. PPh pasal 25 disertai contoh soal
13. PPh pasal 26 disertai contoh soal
14. PPh pasal 29 disertai contoh soal
15. Formula perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap
16. Formula perhitungan PPh Tahunan Badan
17. Formula perhitungan PPh Tahunan Orang Pribadi
18. Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan disertai contoh soal

19. Penyusutan disertai contoh soal

20. PEMBAHASAN SOAL KOMPREHENSIF

REKONSILIASI FISKAL

01. Arti penting Rekonsiliasi Fiskal
02. Rekonsiliasi Fiskal atas PPh Tahunan Orang Pribadi
03. Rekonsiliasi Fiskal atas PPh Tahunan Badan

04. PEMBAHASAN KASUS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL

Kasus 01 : PT Empat Sekawan, perusahaan dagang
Kasus 02 :

2010-04-07T00:05:00.000+07:00

3 Cara Pembayaran PPh

Barangkali ANDA masih bingung, apaan sih PPh masa itu ? Yang masih belum mengerti tentang PPh masa tidak apa-apa, terutama sekali bagi wajib pajak pemula yang belum pernah mendengar istilah itu. Dalam mekanisme cara pembayaran pajak di Indonesia dikenal dengan adanya 3 cara pembayaran pajak.

Tiga cara pembayaran pajak di Indonesia :

Pajak yang dipungut atau dipotong melalui pihak ketiga
Pajak Penghasilan yang dibayar melalui mekanisme ini dilaksanakan dengan cara pihak wajib pungut yang bertanggung jawab untuk memungut pajak yang terjadi atau memotong pajak terhadap imbalan dari pekerjaaan, jasa atau kegitan yang terjadi. Tanggung jawab dari wajib pungut dan wajib potong adalah mewakili pihak fiskus untuk memungut, memotong, menyetor dan melaporkan pajak. Contoh : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26 dan PPh pasal 24.

Pajak yang dibayar sendiri
PPh pasal 25 merupakan PPh jenis ini. Angsuran PPh pasal 25 harus selalu diangsur secara rutin setiap bulan sepanjang tahun fiskal. Dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 digunkana asumsi bahwa PPh tahun lalu sama jumlahnya dengan PPh yang akan dibayar tahun sekarang. Sehingga angsuran PPh bulanan tahun sekarang dicari dengan membagi PPh tahun lalu dengan 12 bulanan.

Pajak yang dibayar secara tahunan
Pajak yang dihitung berdasarkan akumulasi penghasilan yang diperoleh Orang Pribadi dan Badan di dalam suatu tahun fiskal. Pajak yang masih harus disetor adalah PKP dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak yang dimaksud adalah pajak yang sudah dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga dan pajak yang diangsur sendiri tersebut.

Khusus untuk pembayaran pajak secara tahunan maksudnya pembayaran pajak dilakukan pada akhir setiap tahun fiskal. Pajak yang dibayar adalah pajak kurang bayar bukan pajak terhutang. Mengapa demikian ? Pajak kurang bayar diperoleh setelah mengurangkan antara pajak terhutang dengan kredit pajak yang meliputi kredit pajak pph pasal 21. 22, 23, 24, 25. Ini akan meringankan bagi waji pajak.

2010-04-06T22:37:00.000+07:00

Kaitan PPh Masa dengan PPh Orang Pribadi

Kalau ada istilah PPh Masa, maka sesuai dengan namanya PPh Masa itu adalah PPh yang pembayaran pajak terhutangnya dihitung, disetor dan dilaporkan secara bulanan. PPh Masa ada ada yang dikenal dengan PPh Potong untuk PPh pasal 21, PPh pasal 23/26 dan PPh Pungut untuk PPh pasal 22.

Sedangkan PPh Orang Pribadi merupakan perhitungan pajak wajib pajak orang tertentu yang dilakukannya baik berupa PPh Masa ataupun PPh Tahunan. Kalau ditanya bagaimana kaitannya antara PPh Masa dengan PPh Orang Pribadi maka jawabannya adalah tentu saja erat kaitannya. PP Masa adalah salah satu pengelompokan pajak berdasarkan pada waktu penyampaian SPT, maka ada SPT Masa dan SPT Tahunan. Sedangkan PPh Orang Pribadi hadir dengan pengelompokan yang lain, yaitu adanya SPT Orang Pribadi dan SPT Badan , ini semua merupakan SPT-SPT Tahunan.

PPh Masa merupakan pengelompokan PPh berdasarkan jangka waktu penyampaian SPT yaitu ada yang setiap bulan dan ada juga yang setiap tahun. Sedangkan PPh Orang Pribadi merupakan pengelompokan PPh berdasarkan jenis wajib pajak, ada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan atau bahkan BUT ( Bentuk Usaha Tetap).

2010-04-06T22:04:00.000+07:00

Biaya Jabatan

Dalam Undang-Undang no. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 21 diatur bahwa yang dimaksudkan dengan biaya jabatan adalah biaya yang dikurangkan terhadap penghasilan kotor orang pribadi yang diterima secara bulanan atau masa tertentu. Biaya jabatan diberikan kepada semua karyawan tetap tanpa tergantung apakah yang bersangkutan mempunyai jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan kotor bulanan atau maksimal sebesar Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun. Adanya biaya jabatan maksimum dimaksudkan agar asas keadilan dalam pemungutan pajak terpenuhi.

Biaya jabatan dimaksudkan untuk membedakan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap serta memberikan fasilitas berupa keringanan bagi karyawan tetap untuk membayar pajak lebih bersahabat dibandingkan dengan jenis karyawan lainnya. Jumlah biaya jabatan yang sekarang berlaku baru berlaku tahun 2010 ini karena sebelum biaya jabatan hanya sebesar Rp. 108.000 per bulan atau Rp. 1.296.000 per tahun.

2010-04-06T21:52:00.000+07:00

Batasan PPh Masa

PPh Masa adalah pajak penghasilan yang perhitungannya, pemungutannya, pemotongannya, penyetorannya dan pelaporannya dilakukan setiap bulan. Pajak penghasilan yang terhutangpun ada yang merupakan PPh bulanan atau PPh tahunan. Nah, PPh bulanan inilah yang kemudian disebut dengan PPh masa. Dalam term pajak bulan dijelaskan dengan menggunakan kata masa, kalau dikatakan masa Oktober 2008 maka maksudnya adalah pajak untuk bukan Oktober 2008. Contoh jenis pajak masa ini adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25, serta PPN dan PPnBM. Filosopi timbulnya PPh masa adalah adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi fiskus untuk segera menerima hasil pemungutan pajak pada saat terjadinya peristiwa selesainya pekerjaan/jasa atau kegiatan yang terhutang pajak. Ini harus dilakukan dengan cara gerak cepat karena dalam moto pemungutan pajak ada yang kita kenal dengan istilah waktu yang tepat untuk memungut pajak adalah pada saat wajib pajak punya uang. Sedangkan bagi pihak wajib pajak, PPh masa lebih pada penekanan adanya tanggung jawab wajib pajak untuk selalu membayar pajak.

Kalau semua pajak harus dibayar pada akhir tahun maka kita bayangkan tidak sehatnya keuangan pemerintah. Tidak sehatnya adalah pada akhir tahun pemasukan uang dari pajak akan segunung sedangkan pada bulan-bulan lainnya tidak ada pemasukan. Untuk itu maka lebih sehat, uang pajak dibayar oleh wajib pajak pada setiap bulan manakala wajib pajak lagi punya uang. Sesuai dengan motto bahwa waktu yang tepat untuk bayar pajak adalah pada saat wajib pajak punya uang.

Kaitan PPh Masa dengan PPh Tahunan

2009-10-28T20:47:00.000+07:00

Kaitan PPh Masa dengan PPh Tahunan

PPh Masa yang dipungut dan dipotong secara bulanan oleh pihak ketiga ada yang final dan ada yang tidak final. Objek pajak yang dipotong secara final maka PPhnya tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang tahun fiskal tersebut dan demikian pula objek pajaknya tidak dapat digabungkan dengan penghasilan usaha lain dalam perhitungan pajak pada tahun fiskal tersebut.

Pada kasus pemotongan dan pemungutan PPh secara tidak final maka konsekuensi logisnya adalah objek pajaknya dapat digabungkan dengan penghasilan usaha lainnya dan PPh yang sudah dipotong atau dipungut dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang tahun ybs. PPh masa yang dapat dikreditkan ini meliputi PPh Pasal 21 ( pemotongan pajak terhadap imbalan yang diterima WP Orang Pribadi karena adanya hubungan kerja), PPh Pasal 22 impor ( pemungutan terhadap nilai impor dari kegiatan impor ), PPh Bendaharawan (pemotongan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah), PPh Pasal 23 ( pemotongan terhadap penghasilan yang diperoleh karena kepemilikan modal, PPh Pasal 24 ( kredit pajak LN) dan PPh Pasal 25 (angsuran pajak bulanan sepanjang tahun fiskal). Sehingga dengan demikian maka formula selalu digunakan adalah :

PPh terhutang ......... xxx
Kredit pajak :
PPh Pasal 21.....xxx
PPh Pasal 22.....xxx
PPh Pasal 23.....xxx
PPh pasal 24.....xxx
PPh Pasal 25.....xxx +
Jumlah..................xxx -
PPh Kurang/Lebih Bayar.....xxxx

2009-10-28T20:35:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.29

PPh pasal 29 merupakan jumlah pajak yang kurang bayar setelah kita kurangkan dengan kredit pajak. PPh pasal 29 hanya istilah saja tidak ada perhitungan khusus dalam perhitungannya.

Setelah kita mendapatkan jumlah PPh terhutang maka kita lanjutkan perhitungannya sbb :
PPh Terhutang .........xxx
Kredit Pajak :
PPh Pasal 21...xxx
PPh Pasal 22...xxx
PPh Pasal 23...xxx
PPh Pasal 24...xxx
PPh Pasal 25...xxx
................jumlah xxx -
PPh Kurang Bayar.......xxxx
(PPh Pasal 29)

2009-10-28T20:01:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.17

Kalau ditanyakan mengenai PPh pasal 17 itu sebenarnya berkaitan dengan tarif PPh pasal 17 dalam UU PPh. PPh pasal 17 ini identik dengan tarif perhitungan PPh Terhutang yang mana sejak tanggal 1 Januari 2009 lalu sudah mulai diterapkan tarif baru berdasarkan UU no 36 tahun 2008, yaitu tarif pajak untuk WR Orang Pribadi dan WP Badan.

Adapun tarif berdasarkan UU PPh terbaru adalah :
Orang Pribadi
5% x Rp 50.000.000
15% x Rp 200.000.000
25% x Rp. 250.000.000
30% x selebihnya

Badan
Untuk tahun 2009 = 28%
Untuk tahun 2010 dan seterusnya 25%

2009-10-28T19:29:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.26

Sebagaimana sudah kita bahas sewaktu kita membahas tentang PPh pasal 23 tempo hari bahwa PPh pasal 26 selalu dibahas bersama sama dengan PPh pasal 23. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada sebagian objek pajak pada PPh pasal 23 yang juga menjadi objek pajak PPh pasal 26. Walaupun demikian dalam pelaporannya PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 ini berbeda dalam konsekuensi perpajakannya. PPh pasal 23 yang dipotong secara tidak final terhadap objek pajak yang diterima oleh WPDN dilaporkan dengan SPT Masa PPh pasal 23, sedangkan PPh pasal 26 yang dipotong secara final terhadap objek pajak yang diterima WPLN dilaporkan bersama sama dengan pemotongan PPh pasal 21 dalam SPT Masa PPh pasal 21/26.

Materi selanjutnya secara lebih rinci dan lebih teknis telah saya himpun dari beberapa sumber dan untuk para narasumber saya ucapkan terima kasih.
Apa Kata Dunia
Catatan Prakrek Perpajakan

2009-10-15T07:09:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.25

Sebagaimana diketahui bahwa cara pembayaran pajak : ada yang dilakukan dengan potong pungut dan ada yang dilakukan dengan membayar sendiri. Termasuk potong pungut antara lain : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26 dan PPh pasal 24. Sedangkan PPh pasal 25 termasuk PPh yang dibayar sendiri karena memang dibayar sendiri secara mengangsur bulan demi bulan sepanjang tahun. Adapun asumsi yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 25 adalah PPh yang harus disetor adalah sebesar PPh tahun lalu. Sehinggga perhitungannya dengan membagi saja dengan angka 12 terhadap PPh tahun lalu. PPh pasal 25 ini mengandung kearifan bagi pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Bagi wajib pajak merasa membayar pajak ternyata sangat ringan karena dapat diangsur selama 12 bulan. sedangkan fiskus juga terbantu karena tanggung jawab pembiayaan dan anggaran pemerintah senantiasa ada pemasukan dana sepanjang tahun. Bayangkan, kalau semua pembayaran pajak dilakukan pada akhir tahun sehingga sebagai konsekuensinya dana tersedia setinggi gunung pada setiap akhir tahun tersebut.Sedangkan pada bulan-bulan yang lain difiskus merasa miris karena tidak ada pemasukan dan juga disamping itu secara ekonomis tidak sehat.

Untuk lebih jelas mengenai materi PPh pasal 25 dapat ANDA simak beberapa artikel atau tulisan berikut.

Klinik pajak
Ortax
Pajak Online

2009-10-15T01:24:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.24

Dalam mekanisme perkreditan pajak luar negeri ternyata income tax yang telah dipotong di luar negeri tidak secara otomatis dapat dikreditkan sebagai kredit pajak pasal 24 namun harus dibandingkan dahulu dengan ketentuan [( penghasilan LN/Jumlah PKP) dikali dengan PPh terhutang.

Untuk lebih jelas tentang aturan matarial PPh pasal 24 ini silahkan ANDA meluncur ke :
Pajak Online

Pajak Penghasilan Ps.23

2009-10-13T23:14:00.000+07:00

Pajak Penghasilan pasal 23 ini dalam beberapa pembahasan pasti diuraikan secara bersama sama dengan Pajak Penghasilan pasal 26. Bukan untuk apa-apa hanya untuk mempermudah dalam memahami bahwa antara PPh ps.23 dan PPh ps.26 hanyalah berbeda dalam hal pihak yang menerima penghasilan tersebut. Objek pajak PPh ps.23 dan PPh ps.26 kalau kita perhatikan relatif setara, hanya bedanya PPh ps.23 dikenakan terhadap WPDN sedangkan PP ps.26 dikenakan terhadap WPLN.

Berikut sudah saya himpun beberapa pengertian, pemahaman, perhitungan, perlakuan terhadap PPh ps.23 ini terbaru. Dalam hasanah perpajakan Indonesia, PPh ps.23 yang merupakan pajak atas kepemilikan modal ini adalah termasuk salah jenis PPH masa yang paling cepat dan dinamis dalam usaha menjawab tantangan dan kebutuhan dari dunia bisnis. Ingin lebih detail, silahkan ANDA meluncur website berikut ini :

2009-10-12T08:39:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.22

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu unsur kredit pajak sangat perlu diketahui baik oleh orang pribadi, aparatur negara, apalagi ANDA sebagai pelaku bisnis atau pengusaha. Sangat perlu diketahui oleh pengusaha karena PPh pasal 22 ini erat dengan kegiatannya sebagai pengusaha, antara lain : adanya pembayaran negara atau pemerintah dengan menggunakan dana APBN atau APBD yang dilakukan oleh Bendaharawan, prosedur dan kegiatan impor dan treatment pajak yang lain. Untuk jelasnya silahkan ANDA meluncur ke situs berikut.

2009-10-12T07:23:00.000+07:00

Pajak Penghasilan Ps.21

Rangkuman pajak dalam posting ini hanya memfokuskan pembahasan tentang pajak penghasilan pasal 21 dengan segala pernak-perniknya. Semua tulisan masih asli dari nara sumbernya dan untuk nara sumber, saya ucapkan terima kasih atas keiklasannya. Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, apalagi PPh pasal 21 disamping merupakan pajak masa juga merangkap sebagai pajak tahunan (mulai tahun 2009 ini, SPT Tahunan pasal 21 tidak diperlukan lagi). . Dalam memahami pajak, demikian pula untuk memahami PPh pasal 21 tidak dapat terlepas dari masalah siapa subjek pajak, siapa bukan subjek pajak, apa objek pajak, apa bukan objek pajak, contoh perhitungan, perlakuan khusus dan aplikasi dalam SPT Masa.

Saya tidak mau berpanjang-panjang lagi maka berikut ANDA langsung dapat menikmati berbagai tulisan atau artikel yang relevan untuk pembahasan PPh pasal 21 dari :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

2009-10-11T21:24:00.001+07:00

Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP merupakan suatu pengurangan yang diperbolehkan terhadap penghasilan netto untuk memberikan suatu fasilitas bagi keringanan wajib pajak yang mempunyai tanggungan keluarga, baik anak maupun orang tua. Untuk anak yang mendapat PTKP hanyalah anak kandung, anak tiri dan anak asuh (ada pengesahan dari pengadilan)asalkan usia ybs belum lebih dari 18 tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah. Sedangkan orang tua ada 2 macam, yaitu sedarah atau semenda. Sedarah berarti keturunan berdasarkan garis vertikal dari wajib pajak (ingat, pajak menggunakan sistim suami sebagai kepala keluarga . Semenda artinya keturunan berdasarkan garis keturunan isteri secara vertikal juga, namun orang tua yang mendapat PTKP harus serumah dengan wajib pajak dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali.
Besarnya PTKP :
Wajib pajak Rp. 15.840.000/tahun
Status kawin Rp. 1.320.000/tahun
Tanggungan Rp. 1.320.000/tahun/orang, maksimum 3 orang, bisa anak atau orang tua
Isteri usaha mendapat lagi PTKP tambahan Rp. 1.584.000/tahun. Isteri usaha maksudnya sang isteri sebagai enterprenuer, bukan hanya sebagai karyawan saja.